Tanah Karo, (Detiktimur net)
Suasana di kawasan wisata pemandian air panas Tanah Karo kian mendidih. Bukan karena suhu airnya, melainkan karena konflik berkepanjangan antara masyarakat setempat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo yang tak kunjung menemui titik temu. Di tengah karut-marut tersebut, sosok Sopan Purba muncul sebagai garda terdepan untuk memastikan para wisatawan aman dari cengkeraman pungutan liar (pungli) oleh oknum preman.
Langkah berani Sopan Purba ini dipicu oleh sikap Pemkab Karo yang dinilai “berat sebelah” dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah dijanjikan sebelumnya. Akar permasalahan ini bermula dari kesepakatan bagi hasil antara Pemkab dan masyarakat pengelola. Menurut Sopan Purba, kesepakatan awal menyebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan bagian sebesar 30% dari hasil retribusi pemandian tersebut. Namun kenyataannya pahit. Komitmen tersebut kabarnya hanya berjalan manis selama beberapa bulan awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selebihnya, selama hampir tiga tahun ini, hak masyarakat tidak pernah lagi direalisasikan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah terjalin,” tegas Sopan dalam orasinya.
Melalui unggahan video yang viral, Sopan Purba secara terbuka membandingkan kepemimpinan KDM. Ia menilai, KDM pendekatan terhadap masyarakat jauh lebih humanis dan solutif. “Bapak KDM bermasyarakat. Kejadian penindasan seperti ini tidak akan terjadi jika pemimpin punya hati untuk rakyatnya,” ujar Sopan dalam videonya.
Sopan juga menegaskan komitmennya dengan kalimat yang menggetarkan: “Hidup mati saya pertaruhkan jika permasalahan ini tidak selesai!” Kalimat ini menjadi sinyal bahwa perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan birokrasi sudah mencapai puncaknya.
Selain menuntut hak bagi hasil, fokus utama Sopan Purba dan warga adalah menjaga citra pariwisata Karo. Mereka aktif melakukan penjagaan agar pengunjung yang datang tidak lagi menjadi sasaran empuk oknum preman yang kerap melakukan penghadangan dan pungutan liar di pintu masuk.
Masyarakat bertekad menciptakan rasa aman secara mandiri, mengingat pengawasan dari pihak berwenang dirasa masih lemah. Mereka ingin memastikan bahwa wisatawan yang datang ke Tanah Karo mendapatkan kenyamanan, bukan malah dipalak berkali-kali di tengah jalan.
Kini, bola panas berada di tangan Pemkab Karo. Apakah mereka akan terus berdiam diri melihat konflik ini meruncing, atau segera duduk bersama masyarakat untuk menepati janji lama? Ketegasan aparat penegak hukum juga dinanti untuk membersihkan oknum preman yang berlindung di balik kisruh ini.
Sopan Purba dan masyarakat Tanah Karo tidak akan mundur. Mereka siap berjuang hingga hak-hak mereka dipenuhi dan keadilan ditegakkan. Ini bukan hanya tentang pungli, tapi tentang martabat dan harga diri masyarakat Karo.
Pemkab Karo harus segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat Tanah Karo tidak akan puas dengan janji-janji kosong, mereka ingin aksi nyata dan keadilan, ujarnya pada awak media Sabtu malam 7/3/2026.
(Muhtar/SPMI)
