Detiktimur.net PEKANBARU, 15 Juni 2026 – Penanganan kasus dugaan korupsi PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) terus menjadi perhatian. Ironisnya, di tengah proses hukum yang telah menjerat Rahman dan Zulkifli, pengungkapan perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah itu masih menyisakan banyak pertanyaan.
Sejumlah transaksi yang menjadi objek perkara antara lain pembelian SPBU Bangko, SPBU Kampar, penggunaan dana CSR sebesar Rp19,5 miliar, pembelian tanah PT Jatim senilai Rp64,4 miliar, serta pembelian lahan Welpet sebesar Rp14,4 miliar. Nilai transaksi yang fantastis tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perkara ini terus mendapat perhatian luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, Makhruflis yang disebut sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut tercatat telah empat kali mangkir dari panggilan persidangan. Namun hingga kini belum terlihat langkah tegas untuk menghadirkannya ke hadapan majelis hakim. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya menghadirkan saksi yang dinilai memiliki peran penting dalam mengungkap rangkaian fakta perkara secara menyeluruh.
Dalam perkara dugaan korupsi, keterangan saksi kunci sering kali menjadi pintu masuk untuk mengungkap alur pengambilan keputusan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam sebuah transaksi. Karena itu, ketidakhadiran saksi yang berulang kali mangkir berpotensi menghambat terungkapnya fakta-fakta penting yang dibutuhkan dalam proses persidangan.
Perkara PT SPRH sendiri tidak hanya menyangkut aspek pidana semata, tetapi juga menyangkut pengelolaan aset dan keuangan perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap proses penanganannya dituntut berjalan secara terbuka, profesional, dan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Pengamat hukum yang enggan disebutkan namanya menilai ketidakhadiran saksi yang berulang kali mangkir seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Jika benar saksi kunci telah empat kali mangkir, maka perlu ada langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semua pihak yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara ini harus diperiksa agar fakta dapat terungkap secara utuh,” ujarnya.
Menurutnya, perkara PT SPRH akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat dalam membongkar dugaan korupsi yang melibatkan transaksi bernilai besar. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan mengungkap seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab.
Kasus PT SPRH tidak boleh berhenti pada pelaksana semata. Perkara yang menyangkut dugaan kerugian negara bernilai puluhan miliar rupiah ini harus diusut hingga tuntas, termasuk menelusuri seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun menikmati hasil dari rangkaian transaksi yang dipersoalkan.
Empat kali mangkirnya seorang saksi kunci dalam perkara besar tentu menjadi catatan penting yang membutuhkan perhatian serius. Penanganan kasus ini akan menjadi cerminan sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta secara menyeluruh, menghadirkan seluruh pihak yang diperlukan dalam persidangan, serta memastikan tidak ada bagian dari perkara yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.
