DETIKTIMUR, MAKASSAR – Sebuah forum dialog terbuka yang seharusnya menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat justru menyisakan tanda tanya besar. Di tengah derasnya keluhan warga yang disampaikan secara langsung, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, A.P., menjadi sorotan setelah memilih tidak memberikan jawaban dan meninggalkan lokasi saat forum masih berlangsung.
Pertemuan yang digelar di depan Kantor Camat Jl. Samiun No. 15, Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Minggu (14/6/2026), dihadiri unsur pemerintah, aparat kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, serta warga yang datang membawa berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam suasana yang terbuka dan tertib, warga menyampaikan kritik, keluhan, hingga harapan agar pemerintah lebih hadir dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang warga menyampaikan aspirasi secara lugas di hadapan para pejabat dan aparat yang hadir. Forum yang semestinya menjadi wadah mendengar sekaligus menjawab keresahan masyarakat itu berlangsung dinamis dan mendapat perhatian serius dari peserta yang hadir.
Namun perhatian publik justru tertuju pada sikap Camat Ujung Pandang. Saat warga menyampaikan pertanyaan dan kritik yang membutuhkan penjelasan dari pemerintah kecamatan, camat tidak terlihat memberikan tanggapan. Dalam video yang beredar, ia justru tampak meninggalkan lokasi ketika dialog masih berlangsung.
Sikap tersebut memunculkan beragam reaksi. Banyak warga menilai seorang pejabat publik tidak cukup hanya hadir secara fisik dalam sebuah forum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mendengarkan serta memberikan penjelasan kepada masyarakat yang dipimpinnya.
Sebagai pelayan publik, jabatan camat bukan sekadar simbol birokrasi. Jabatan itu melekat dengan kewajiban untuk hadir, mendengar, menjawab, dan mencari solusi atas persoalan warga. Ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan santun, yang mereka harapkan bukanlah omong kosong atau keheningan, melainkan jawaban yang menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab.
Peristiwa ini menjadi cermin bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh berhenti pada seremoni kehadiran semata. Dialog publik hanya akan bermakna jika diikuti keberanian untuk mendengar kritik dan kesediaan menjawab pertanyaan yang muncul dari rakyat.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka hanya ingin didengar dan mendapatkan penjelasan dari pejabat yang digaji oleh uang rakyat. Ketika ruang dialog sudah dibuka, maka meninggalkan forum tanpa memberikan jawaban berpotensi melahirkan kesan bahwa suara masyarakat belum menjadi prioritas yang harus dijawab secara terbuka.
Kini publik menunggu, apakah keluhan yang telah disampaikan warga akan mendapat tindak lanjut nyata, atau justru kembali tenggelam di tengah sunyinya respons dari pihak yang paling berwenang untuk menjawabnya.
