Detiktimur.net Medan – Sumut berada di ambang skandal terbesar dalam sejarah PDAM Tirtanadi. Rp450 miliar raib tiap tahun, uang rakyat yang seharusnya untuk air bersih lenyap tanpa jejak, sementara masyarakat menghadapi kekurangan air bersih. Fakta ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut, Sabtu (24/1/26): kerugian ini bukan sekadar kebocoran pipa atau kelalaian teknis, tapi perampokan sistemik uang rakyat oleh oknum internal.
Anggaran operasional Dewan Pengawas PDAM Rp1,6 miliar, seharusnya digunakan untuk pengawasan, diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum PDAM. Data BPK memperlihatkan bukti mencengangkan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
CV EK 2022 (36.335 water meter): selisih harga Rp552.292.000, kontrak PRJ-011 dan Surat Pesanan 011.
Program Hibah Air Minum Perkotaan 2022 (1.500 unit CV EK): selisih h↓ Rp44.287.500, lunas dibayar Rp712.620.000.
CV BT 2023 (25.337 unit): selisih harga Rp1.227.612.375, kontrak PRJ-001.
Kebocoran tambahan 2022: Rp999.337.205,32 (LHP BPK Nomor 98/LHP/XVIII.MDN/12/2023).
Total biaya investasi sambungan pipa dinas:
2022: Rp31.494.482.066,02 (Zona I & II dan program hibah air perkotaan).
2023: Rp14.444.219.410,15 (Zona I & II, untuk pasang baru dan penggantian meter rusak, hilang, kabur, dan mati).
Selisih harga dan kebocoran anggaran menegaskan dugaan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Fakta ini bukan kesalahan administratif, ini perampokan sistemik uang rakyat di depan mata semua pihak yang seharusnya mengawasi.
Hingga berita ini diturunkan, PDAM Tirtanadi bungkam total, pejabat pengawas tetap diam, sementara laporan DPRD Sumut siap dikirim ke KPK, Presiden RI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Fakta ini menjadi alarm paling keras: pejabat yang terlibat seharusnya mulai ketakutan, karena publik akan terus menyorot hingga tindakan hukum terjadi.
Skandal ini berdampak langsung pada masyarakat: air bersih langka, dana PDAM hilang, ribuan warga menderita, dan sistem pengawasan tampak lumpuh. Fakta ini menegaskan PDAM Tirtanadi bukan sekadar gagal mengelola, tapi telah menjadi sarang mafia internal yang menjarah uang rakyat, sementara aparat hukum seakan menutup mata.
Rp450 miliar hilang tiap tahun, ratusan juta selisih water meter, ribuan warga terdampak-ini alarm paling mematikan bagi Sumut. Jika aparat hukum tetap bungkam, publik akan terus menekan hingga setiap oknum yang terlibat merasakan konsekuensi hukum tanpa kompromi.
