Redaksi

IDENTITAS BADAN HUKUM
Badan Hukum: PT Satunusa Siber Grup
Keputusan Menkumham: AHU-0033437.AH.01.01.Tahun 2025
Nomor Induk Berusaha (NIB): 2705250120394
Alamat Kantor: Jl. Babakan Cianjur

STRUKTUR REDAKSI

Pemimpin Umum: Abdiansyah, SST
Pemimpin Redaksi: Aswar
Redaktur Utama: Mustafa Kamal
Koordinator Liputan: Hamsani, SE

Dewan Redaksi

Salihan

Penasehat Hukum / Advokat

Tri Brata Guntur Suseno, SH, MH
Edi Susanto, ST, SH
Drs. Sugino, SH

Konsultan Media

Dr. Jerry Massie, MA, PhD

Kepala Investigasi

Erizal

KEPALA PERWAKILAN DAERAH

Provinsi Sumatera Utara: Muhammad Muhtar
Provinsi Sulawesi Selatan : Andrian Maulana
Provinsi Sulawesi Utara: Sofyan
Provinsi Jawa Timur: Bayu Siswantoro
Provinsi Jawa Barat : Edi Suprapto
Provinsi Kepulauan Riau: —

KEPALA BIRO (KABIRO)

Kabupaten Aceh Tenggara: M.Jenen
Kota Subulussalam: Padank
Kabupaten Gayo Lues: Ardianto
Kota Medan: Aswani Hafit
Kabupaten Karimun / Kepri: Sajirun, S
Kota Surabaya: Wahyu Dianto
Kabupaten Pakpak Bharat: Raja Kencana Sholin
Kabupaten Dairi: Sinar Harapenta Ginting
Kabupaten Karo: Raniwati Br Situkkir

WARTAWAN

Kabupaten Karo: Ronaldo Christofer Ginting Munthe

TIM PENDUKUNG

Web Master: Adi
Fotografer: Ardianto

KONTAK RESMI

Chat WhatsApp: 0823-6708-8111

PERNYATAAN RESMI & ETIKA REDAKSI – DETIK TIMUR

Seluruh wartawan Detik Timur dibekali dengan Kartu Identitas Resmi yang dikeluarkan oleh redaksi pusat, tercantum dalam Box Redaksi serta terdaftar dalam database internal redaksi. Setiap wartawan menjalankan tugas berdasarkan prinsip jurnalistik yang sah dan tunduk pada regulasi yang berlaku. Jika ditemukan pihak yang mengaku sebagai wartawan Detik Timur namun tidak terdaftar, masyarakat diimbau untuk segera melakukan verifikasi melalui kontak resmi redaksi.

Redaksi Detik Timur berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, akurat, dan berimbang. Segala aktivitas peliputan dan pemberitaan dilakukan dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:

Pasal 3 ayat (1): Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani hak jawab.
Pasal 5 ayat (3): Pers wajib melayani hak koreksi.
Pasal 18 ayat (1): Tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja pers diancam pidana penjara atau denda maksimal Rp500 juta.

Redaksi membuka ruang selebar-lebarnya untuk Hak Jawab dan Hak Koreksi atas segala produk jurnalistik yang telah terbit. Permintaan hak jawab dapat dikirim melalui email atau WhatsApp resmi redaksi. Redaksi akan melakukan klarifikasi, dan apabila terbukti, akan segera melakukan pembetulan atau pemuatan hak jawab sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Wartawan Detik Timur dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk uang, fasilitas, atau pemberian dari narasumber yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Penyimpangan terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas, termasuk peringatan keras, pemberhentian dari struktur redaksi, dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Detik Timur juga menolak dengan tegas segala bentuk tekanan, intimidasi, sensor, dan intervensi dari pihak mana pun—baik pemerintah, swasta, partai politik, maupun organisasi massa—yang dapat menghambat kemerdekaan kerja jurnalistik. Kami percaya bahwa pers yang bebas adalah pilar utama demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas peliputan dan publikasi, redaksi mendukung prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Apabila wartawan Detik Timur mengalami ancaman, kekerasan, persekusi, atau kriminalisasi, redaksi akan memberikan perlindungan hukum, serta melaporkannya kepada Dewan Pers dan lembaga berwenang.

Redaksi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers, menghormati kerja jurnalistik, dan menjadikan media sebagai mitra demokrasi, pengawas kekuasaan, serta penyampai kebenaran.